Bahwa terlebih dahulu Pemohon paparkan mengenai kapasitas Pemohon terhadap perkara pidana aquo yakni :

• Pemohon adalah sebagai Kepala Desa Desa Lebak Rejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan semenjak tahun 2016 yang saat itu diadakan pemilihan langsung dan sebagaimana surat keputusan Bupati Pasuruan
• Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 5

• Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 1 angka6

• Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 1 angka 7:

• Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.